Struktur Organisasi
UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan

 

Struktur Organisasi UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan terdiri Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan pengelolaan Hasil Hutan Wilayah  I dan Kepala Seksi Pelayanan pengelolaan Hasil Hutan Wilayah  II.

1. Kepala UPT
Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan teknis operasional pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

  1. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  2. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  4. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  5. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  6. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga ;
  7. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  8. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  9. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

3. Kepala Seksi Pelayanan pengelolaan Hasil Hutan Wilayah  I
Kepala Seksi Pelayanan pengelolaan Hasil Hutan Wilayah  I mempunyai tugas:

  1. melaksanakan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah I;
  2. melaksanakan pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
  3. melaksanakan pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
  4. melaksanakan pelayanan penatausahaan hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
  5. melaksanakan pendampingan teknis penatausahaan hasil hutan, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan pada tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
  6. melaksanakan pendampingan teknis terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
  7. melaksanakan teknis penertiban peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
  8. melaksanakan pelayanan pemberian keterangan ahli tindak pidana kehutanan di bidang pengukuran pengujian hasil hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
  9. melaksanakan pelayanan penyediaan informasi teknis bidang pengolahan hasil hutan di wilayah kerjanya;
  10. melaksanakan pemungutan retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

4. Kepala Seksi Pelayanan pengelolaan Hasil Hutan Wilayah  II
Kepala Seksi Pelayanan pengelolaan Hasil Hutan Wilayah  II mempunyai tugas:

  1. melaksanakan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah II;
  2. melaksanakan pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
  3. melaksanakan pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
  4. melaksanakan pelayanan penatausahaan hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
  5. melaksanakan pendampingan teknis penatausahaan hasil hutan, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan pada tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
  6. melaksanakan pendampingan teknis terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
  7. melaksanakan teknis penertiban peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
  8. melaksanakan pelayanan pemberian keterangan ahli tindak pidana kehutanan di bidang pengukuran pengujian hasil hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
  9. melaksanakan pelayanan penyediaan informasi teknis bidang pengolahan hasil hutan di wilayah kerjanya;
  10. melaksanakan pemungutan retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.